BAB 10: SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF

BAB 10: SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF

Sistem keuangan dan moneter adalah urat nadi yang menggerakkan seluruh roda perekonomian. Jika sistem ini dibiarkan berjalan tanpa kerangka nilai, ia akan cenderung menjadi mesin akumulasi kekayaan bagi segelintir pemilik modal, sementara mayoritas masyarakat hanya menjadi objek dari aliran uang yang tidak pernah benar-benar menyentuh kesejahteraan mereka. Bab ini mengurai bagaimana kritik Pancasila dan Islam terhadap sistem keuangan konvensional bertemu dalam satu visi: sistem keuangan yang melayani sektor riil, mendorong pemerataan, dan memihak kelompok yang selama ini tersisih dari akses finansial formal.

A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam

Sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (interest-based financial system) menjadi sasaran kritik dari dua sudut pandang yang ternyata saling menguatkan.

Dari sisi Islam, kritik utamanya terletak pada riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa memandang apakah usaha yang dibiayai untung atau rugi. Sistem berbasis bunga menempatkan pemilik modal pada posisi yang selalu aman ia tetap menerima bunga tetap meskipun usaha peminjam merugi sementara peminjam menanggung seluruh risiko usaha sendirian. Ketimpangan relasi semacam ini dianggap eksploitatif dan bertentangan dengan semangat keadilan yang menjadi inti ajaran Islam dalam bermuamalah.

Dari sisi Pancasila, kritik terhadap sistem keuangan konvensional lebih menyoroti dampak strukturalnya terhadap kesenjangan sosial. Sistem yang hanya mengejar keuntungan finansial semata, tanpa mempertimbangkan pemerataan, cenderung memperbesar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Modal besar semakin mudah berkembang biak melalui bunga majemuk dan instrumen finansial yang kompleks, sementara pelaku usaha kecil dan menengah justru terbebani suku bunga tinggi yang mempersempit ruang gerak usahanya. Fenomena ini bertentangan langsung dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menghendaki agar pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata, bukan hanya oleh segelintir pemilik kapital.

Kedua perspektif ini, meski berangkat dari sumber nilai yang berbeda satu dari wahyu agama, satu dari cita-cita kebangsaan sampai pada kesimpulan yang sama: sistem keuangan seharusnya menjadi pelayan bagi sektor riil dan kegiatan produktif masyarakat, bukan berubah menjadi mesin spekulasi dan akumulasi kekayaan yang lepas dari nilai tambah ekonomi yang sesungguhnya. Kritik ini bukan berarti menolak keberadaan lembaga keuangan sama sekali, melainkan menuntut agar fungsi lembaga keuangan dikembalikan pada tujuan aslinya: menjembatani antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan modal untuk kegiatan produktif, dengan pembagian risiko dan hasil yang adil bagi kedua belah pihak.

B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional

Riba dilarang secara tegas dan berulang kali dalam Al-Qur'an, bahkan disebut sebagai salah satu dosa besar yang mengundang peringatan keras. Larangan ini bukan sekadar aturan ritual, melainkan mengandung filosofi ekonomi yang mendalam: riba dianggap merusak keseimbangan sosial karena memindahkan kekayaan dari pihak yang membutuhkan kepada pihak yang sudah berkecukupan, tanpa disertai kontribusi usaha atau risiko yang sepadan dari pihak pemberi dana.

Reformasi sistem keuangan nasional ke arah yang lebih adil dapat ditempuh melalui penguatan skema bagi hasil (profit-loss sharing) sebagai alternatif dari sistem bunga. Dalam skema ini, pemilik modal dan pengelola usaha sama-sama menanggung risiko: jika usaha untung, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal; jika usaha merugi karena faktor di luar kelalaian pengelola, kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola kehilangan jerih payah dan waktunya. Skema semacam ini jauh lebih adil dibandingkan sistem bunga tetap yang tidak peduli pada kondisi riil usaha yang dibiayai.

Reformasi ini sejalan betul dengan semangat asas kekeluargaan yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Hubungan keuangan dalam kerangka kekeluargaan bukanlah hubungan sepihak di mana satu pihak selalu diuntungkan dan pihak lain selalu menanggung beban tetap, melainkan hubungan kemitraan yang berbagi nasib baik dalam suka maupun duka sesuai dengan kinerja usaha yang sesungguhnya dijalankan bersama. Reformasi menuju sistem keuangan berbasis bagi hasil ini tentu bukan pekerjaan mudah dan memerlukan waktu panjang, mengingat sistem berbasis bunga sudah begitu mengakar dalam infrastruktur keuangan global, namun arah reformasi jangka panjang inilah yang idealnya terus didorong secara bertahap dan konsisten.

C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan

Perbankan syariah menawarkan berbagai akad sebagai alternatif dari kredit berbunga konvensional, di antaranya:

Mudharabah, yaitu akad kerja sama di mana bank menyediakan modal sepenuhnya dan nasabah pengelola menjalankan usaha dengan keahliannya, kemudian keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian modal ditanggung bank selama bukan karena kelalaian pengelola.

Musyarakah, yaitu akad kerja sama modal antara bank dan nasabah, di mana keduanya sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing.

Murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati dan disampaikan secara transparan di awal, bukan tersembunyi dalam bentuk bunga.

Ijarah, yaitu akad sewa-menyewa, misalnya pembiayaan sewa beli kendaraan atau properti tanpa unsur bunga.

Perbankan syariah disebut sebagai instrumen demokrasi keuangan karena akad-akad ini pada dasarnya menempatkan bank dan nasabah dalam posisi yang lebih setara dibandingkan hubungan kreditur-debitur konvensional. Dalam sistem bunga, bank selalu berada di posisi aman sementara nasabah menanggung seluruh risiko usaha; dalam sistem bagi hasil syariah, bank turut menanggung risiko usaha yang dibiayainya, sehingga bank memiliki kepentingan yang sama dengan nasabah untuk memastikan usaha tersebut berhasil, bukan sekadar memastikan cicilan terbayar tepat waktu.

Semangat kesetaraan posisi inilah yang membuat perbankan syariah relevan dengan cita-cita demokrasi ekonomi dalam Pancasila sebuah sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat secara finansial, tetapi membuka ruang kemitraan yang lebih adil bagi siapa pun yang ingin mengembangkan usaha produktif.

D. Inklusi Keuangan: Menjangkau Mustadh'afin melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Mustadh'afin adalah istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut kelompok yang lemah dan tertindas secara sosial-ekonomi — mereka yang selama ini paling sering terpinggirkan dari akses layanan keuangan formal karena dianggap tidak memiliki jaminan (collateral) yang memadai, riwayat kredit yang jelas, atau skala usaha yang cukup besar untuk dilirik perbankan konvensional.

Salah satu wujud nyata keberpihakan sistem keuangan integratif terhadap kelompok ini adalah melalui penguatan lembaga keuangan mikro syariah, terutama Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi simpan pinjam syariah. Lembaga-lembaga ini biasanya beroperasi di tingkat akar rumput, menjangkau pedagang kecil di pasar tradisional, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang selama ini sulit atau bahkan mustahil mendapatkan pembiayaan dari bank besar.

BMT dan koperasi syariah sejenis biasanya menawarkan pembiayaan dengan akad-akad syariah dalam skala kecil, proses yang lebih sederhana dan cepat, serta pendekatan yang lebih personal dan berbasis kepercayaan komunitas, dibandingkan proses perbankan formal yang cenderung kaku dan birokratis. Inklusi keuangan semacam ini sangat sejalan dengan semangat sila Keadilan Sosial, karena pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya adil bukanlah pertumbuhan yang hanya dinikmati kelompok yang sudah mapan secara finansial, melainkan pertumbuhan yang menjangkau hingga ke lapisan masyarakat paling bawah sekalipun.

Tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat kapasitas kelembagaan BMT dan koperasi syariah ini baik dari sisi permodalan, tata kelola, digitalisasi layanan, maupun literasi keuangan syariah bagi masyarakat yang dilayaninya agar perannya sebagai jembatan inklusi keuangan bagi mustadh'afin dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

E. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Integratif: Stabilitas Harga dan Keadilan Distribusi

Kebijakan moneter konvensional yang dijalankan bank sentral pada umumnya berfokus pada dua tujuan utama: menjaga stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan menjaga stabilitas sistem keuangan, biasanya melalui instrumen suku bunga acuan. Fokus ini penting dan tidak bisa diabaikan, karena inflasi yang tidak terkendali justru akan memukul paling keras kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang daya belinya paling rentan tergerus.

Namun dalam perspektif integratif Pancasila-Islam, stabilitas harga saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan kebijakan moneter. Kebijakan moneter juga perlu mempertimbangkan dampak distributifnya secara lebih mendalam apakah kebijakan suku bunga tertentu justru memperkuat sektor riil dan usaha kecil menengah, ataukah hanya menguntungkan pemilik aset finansial besar yang bisa memanfaatkan pergerakan suku bunga untuk keuntungan spekulatif di pasar modal dan pasar uang.

Bank sentral dalam kerangka integratif ini idealnya juga mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan moneter, misalnya melalui penerbitan sukuk (obligasi syariah) untuk pembiayaan proyek-proyek produktif pemerintah, serta mendorong perluasan pembiayaan berbasis bagi hasil di sektor perbankan agar transmisi kebijakan moneter tidak hanya bekerja lewat jalur suku bunga konvensional, tetapi juga lewat jalur bagi hasil yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, stabilitas makroekonomi yang dijaga oleh bank sentral dapat berjalan seiring dengan upaya pemerataan kesejahteraan, bukan dua tujuan yang saling bertentangan.

F. Wakaf Produktif dan Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Moneter Non-Konvensional

Di luar kerangka fiskal-moneter konvensional yang dikelola pemerintah dan bank sentral, Islam menawarkan dua instrumen redistribusi kekayaan yang khas dan telah terbukti bertahan selama berabad-abad: wakaf produktif dan zakat.

Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf baik berupa tanah, bangunan, maupun dana tunai (wakaf uang) agar tidak sekadar menjadi aset diam yang tidak menghasilkan manfaat, melainkan dikelola secara produktif sehingga menghasilkan pemasukan berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan untuk kepentingan umum sesuai peruntukan wakafnya, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Model wakaf produktif ini pernah menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai fasilitas publik pada masa keemasan peradaban Islam, seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur kota, tanpa membebani kas negara.

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi wajib yang sifatnya lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan sedekah sukarela. Zakat mengalirkan kekayaan secara wajib dari kelompok yang telah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) kepada delapan golongan penerima yang telah ditetapkan, termasuk fakir, miskin, dan mereka yang terlilit utang. Jika dikelola secara profesional oleh lembaga seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya, zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan karitatif sesaat.

Kedua instrumen ini dapat diposisikan sebagai pelengkap kebijakan fiskal-moneter negara semacam jaring pengaman sosial berbasis nilai keagamaan yang bekerja paralel dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan bank sentral. Ketika APBN memiliki keterbatasan anggaran untuk program perlindungan sosial, potensi dana zakat dan wakaf yang sangat besar di Indonesia mengingat mayoritas penduduknya muslim sesungguhnya bisa menjadi sumber pembiayaan tambahan yang signifikan bagi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, sekaligus mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang menjadi salah satu sila dasar Pancasila.

Secara keseluruhan, Bab 10 ini menegaskan bahwa membangun sistem keuangan dan moneter yang berkeadilan bukan sekadar soal menghapus bunga secara teknis administratif, melainkan membangun ulang seluruh relasi keuangan agar berbasis kemitraan yang setara, keberpihakan yang nyata pada inklusi kelompok lemah, serta memanfaatkan instrumen-instrumen redistribusi khas seperti zakat dan wakaf sebagai kekuatan tambahan yang selama ini belum dioptimalkan secara maksimal dalam arsitektur kebijakan ekonomi nasional.