BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

Bab ini mengalihkan fokus dari kebijakan dan kelembagaan menuju dimensi yang jauh lebih mendasar dan berjangka panjang, yaitu pendidikan. Betapa pun kuatnya kerangka regulasi dan kelembagaan yang dibangun, keberlanjutan sistem ekonomi Pancasila-Islam pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya, karena sehebat apa pun instrumen fiskal, moneter, atau kelembagaan yang dirancang, semuanya akan runtuh jika dijalankan oleh manusia yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, bab ini membahas secara mendalam bagaimana pendidikan ekonomi dapat menjadi wahana pembentukan karakter generasi penerus yang mampu mewujudkan cita-cita ekonomi berkeadilan tersebut, mulai dari akar persoalan moral, pendekatan pedagogis, desain kurikulum, ekosistem kelembagaan pendidikan, hingga peran generasi muda sebagai penggerak perubahan.

A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam

Perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi dan dipercepat oleh arus informasi digital telah membawa dampak ganda bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, keterbukaan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan akses terhadap berbagai peluang usaha baru yang sebelumnya sulit dijangkau, terutama bagi generasi muda yang tumbuh bersama internet dan media sosial. Di sisi lain, arus budaya global tersebut turut membawa nilai-nilai yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Islam, terutama materialisme, hedonisme, dan individualisme, yang masuk secara halus melalui iklan, gaya hidup selebriti digital, hingga budaya konsumsi yang dipromosikan secara masif di platform digital.

Materialisme, sebagai pandangan yang menempatkan kepemilikan materi dan kekayaan sebagai ukuran utama kebahagiaan dan kesuksesan hidup, berpotensi menggerus kesadaran spiritual masyarakat, di mana harta yang seharusnya dipandang sebagai amanah dan sarana ibadah justru bergeser menjadi tujuan akhir itu sendiri. Fenomena ini terlihat nyata pada budaya pamer kekayaan (flexing) di media sosial yang belakangan marak, di mana ukuran keberhasilan seseorang direduksi semata pada kepemilikan barang mewah, tanpa mempertimbangkan cara memperoleh harta tersebut maupun kontribusi sosialnya bagi masyarakat sekitar.

Hedonisme, sebagai pandangan yang mengutamakan kenikmatan dan kesenangan duniawi semata, mendorong pola konsumsi yang berlebihan dan konsumtif, yang jelas bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan larangan berlebih-lebihan (israf) dalam ajaran Islam, sekaligus bertentangan dengan semangat kesederhanaan hidup yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal Nusantara. Pola konsumsi hedonistis ini juga berdampak buruk secara struktural, karena mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, terjebak dalam gaya hidup melebihi kemampuan finansialnya, yang pada gilirannya melahirkan persoalan baru seperti jeratan pinjaman berbunga tinggi maupun pinjaman daring yang tidak sehat.

Sementara itu, individualisme, sebagai pandangan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, secara langsung berbenturan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi jiwa Pancasila, sekaligus bertentangan dengan konsep ukhuwwah dan ta'awun dalam Islam. Individualisme ekonomi ini tercermin dari semakin lunturnya tradisi tolong-menolong antartetangga, memudarnya semangat gotong royong dalam pembangunan fasilitas umum, hingga menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kolektif seperti arisan produktif maupun koperasi kampung yang dulu menjadi ciri khas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Krisis moral ekonomi ini tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa kendali, karena pada akhirnya akan mengikis fondasi nilai yang menjadi dasar bagi keseluruhan bangunan sistem ekonomi Pancasila-Islam yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Jika generasi muda tumbuh dengan orientasi materialistis, hedonistis, dan individualistis, maka betapa pun kuatnya kerangka regulasi dan kelembagaan yang dibangun, praktik ekonomi di lapangan akan tetap rentan terhadap penyimpangan, seperti korupsi, eksploitasi, penipuan usaha, manipulasi keuangan, hingga ketimpangan sosial yang semakin melebar antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan

Sebagai jawaban atas krisis moral ekonomi tersebut, pendidikan ekonomi berkarakter diajukan sebagai pendekatan yang tidak semata mengajarkan teori dan keterampilan teknis ekonomi, tetapi juga menanamkan akhlaq al-karimah (akhlak mulia) sekaligus jiwa kebangsaan sejak dini, bahkan idealnya dimulai sejak jenjang pendidikan dasar, jauh sebelum seseorang benar-benar terjun ke dunia kerja atau dunia usaha.

Penanaman akhlaq al-karimah dalam pendidikan ekonomi mencakup pembiasaan nilai-nilai seperti kejujuran dalam bertransaksi, di mana peserta didik dilatih untuk tidak melakukan kecurangan sekecil apa pun dalam bertransaksi jual beli, bahkan dalam skala latihan sederhana seperti simulasi jual beli di sekolah. Selanjutnya, nilai amanah dalam mengelola harta titipan maupun harta bersama, misalnya melalui pengelolaan kas kelas atau koperasi sekolah secara transparan dan bertanggung jawab. Nilai keadilan dalam memperlakukan mitra usaha maupun pekerja juga perlu ditanamkan sejak dini, misalnya melalui simulasi pembagian hasil usaha kelompok yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Nilai kesederhanaan dalam pola konsumsi turut menjadi bagian penting, mengingat kecenderungan konsumtif generasi muda yang telah disinggung pada sub-bab sebelumnya. Terakhir, nilai kepedulian terhadap sesama melalui kebiasaan berbagi, baik dalam bentuk zakat, infaq, maupun shadaqah, misalnya melalui program menabung untuk berbagi yang dijalankan secara rutin di sekolah maupun kampus.

Sementara itu, penanaman jiwa kebangsaan dalam pendidikan ekonomi mencakup penguatan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi individu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi jiwa Pasal 33 UUD 1945. Generasi muda perlu dibiasakan memahami bahwa keberhasilan ekonomi pribadi idealnya turut berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional, bukan semata untuk memperkaya diri sendiri tanpa mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Kesadaran ini juga mencakup pemahaman terhadap sejarah panjang perjuangan ekonomi bangsa, mulai dari peran Sarekat Dagang Islam hingga perjuangan kemandirian ekonomi pasca kemerdekaan, sehingga generasi muda memiliki rasa memiliki (sense of ownership) terhadap cita-cita besar kemandirian ekonomi bangsa.

Pendidikan ekonomi berkarakter semacam ini idealnya tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran atau mata kuliah ekonomi secara formal dan terjadwal, tetapi juga melalui keteladanan dari para pendidik dan orang tua, pembiasaan dalam rutinitas keseharian, serta penciptaan lingkungan belajar yang secara konsisten menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari, baik di lingkungan keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama, di lingkungan sekolah dan kampus sebagai ruang pembentukan formal, maupun di lingkungan masyarakat yang menjadi ruang uji nyata bagi nilai-nilai yang telah ditanamkan tersebut.

C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia

Pada level pendidikan tinggi, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana merancang kurikulum ekonomi yang secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Islam ke dalam materi ajar ekonomi, tanpa terjebak pada pendekatan yang sekadar menempelkan label syariah pada materi ekonomi konvensional yang tidak diubah secara substansial, sebuah kritik yang sering dilontarkan terhadap sebagian program studi ekonomi syariah yang baru berkembang di berbagai perguruan tinggi.

Kurikulum ekonomi integratif idealnya dirancang dengan beberapa prinsip yang saling melengkapi. Pertama, prinsip komparatif-kritis, di mana mahasiswa diajak untuk memahami secara mendalam berbagai mazhab pemikiran ekonomi, mulai dari ekonomi klasik, neoklasik, institusional, hingga ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, disertai kemampuan menganalisis secara kritis kelebihan dan kekurangan masing-masing mazhab tersebut, sebagaimana telah dibahas pada Bab 4 mengenai kerangka konseptual terpadu dan Bab 13 mengenai model-model ekonomi alternatif. Pendekatan ini penting agar mahasiswa tidak sekadar menghafal doktrin, tetapi memiliki kemampuan berpikir analitis dan komparatif yang matang.

Kedua, prinsip kontekstual-aplikatif, di mana materi ajar tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan studi kasus nyata di lapangan, misalnya praktik koperasi syariah, pengelolaan BMT, program zakat produktif, wakaf produktif, maupun kebijakan industri halal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang membumi, bukan sekadar hafalan konsep abstrak yang tercerabut dari realitas lapangan. Pendekatan ini dapat diperkuat melalui program magang di lembaga keuangan syariah, kunjungan lapangan ke koperasi dan BMT, maupun proyek pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

Ketiga, prinsip interdisipliner, mengingat kajian ekonomi Pancasila-Islam pada hakikatnya bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu lain, seperti hukum tata negara dan konstitusi, teologi dan fiqih muamalah, sosiologi masyarakat, ilmu politik, hingga ilmu manajemen dan akuntansi, sehingga kurikulum idealnya membuka ruang bagi kolaborasi lintas program studi dan lintas fakultas dalam pengembangan materi ajarnya, misalnya melalui mata kuliah lintas jurusan atau program studi interdisipliner yang secara khusus dirancang untuk mengkaji ekonomi Pancasila-Islam secara komprehensif.

Keempat, prinsip berkelanjutan, di mana kurikulum tidak bersifat statis, melainkan terus diperbarui mengikuti perkembangan riset dan praktik ekonomi syariah maupun ekonomi kerakyatan terkini, baik di tingkat nasional maupun global, mengenai model-model ekonomi alternatif dan relevansinya, termasuk perkembangan teknologi finansial syariah, ekonomi digital berbasis nilai, maupun isu-isu kontemporer seperti ekonomi hijau dan keberlanjutan yang semakin relevan bagi generasi muda saat ini.

D. Peran Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, dan Universitas Nasional dalam Pembentukan SDM Ekonomi

Ekosistem pendidikan yang mendukung terbentuknya sumber daya manusia unggul di bidang ekonomi Pancasila-Islam tidak dapat dilepaskan dari peran tiga jenis lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik dan kekuatan masing-masing, yang idealnya saling melengkapi satu sama lain, bukan berjalan sendiri-sendiri secara terpisah.

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan paling mengakar di Indonesia, memiliki keunggulan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan dan akhlak yang sangat kuat, serta pengalaman panjang dalam mengelola unit-unit usaha mandiri, seperti koperasi pesantren dan BMT berbasis pesantren, mengenai peran organisasi Islam dalam membentuk ekonomi kerakyatan. Banyak pesantren di Indonesia telah lama menjalankan berbagai unit usaha, mulai dari pertanian, peternakan, hingga usaha dagang, yang tidak hanya menjadi sumber pendanaan mandiri bagi operasional pesantren, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran langsung bagi para santri mengenai praktik ekonomi yang islami. Ke depan, pesantren memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat inkubasi bisnis syariah berbasis komunitas lokal, sekaligus sebagai laboratorium hidup bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam skala kecil dan menengah, yang hasilnya dapat direplikasi lebih luas ke masyarakat sekitar.

Perguruan tinggi Islam, baik yang berstatus negeri maupun swasta, memiliki peran strategis dalam mengembangkan riset akademik yang lebih mendalam mengenai ekonomi syariah, sekaligus mencetak lulusan yang memiliki kompetensi teknis di bidang keuangan syariah, akuntansi syariah, maupun manajemen zakat dan wakaf secara profesional, yang sangat dibutuhkan oleh industri dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan. Perguruan tinggi Islam juga memiliki peran penting dalam melahirkan pemikir-pemikir ekonomi syariah generasi baru yang mampu terus mengembangkan dan memperbarui gagasan sintesis Pancasila-Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Universitas nasional, termasuk yang tidak secara khusus berbasis keislaman, juga memiliki peran penting, terutama dalam mengarusutamakan (mainstreaming) kajian ekonomi Pancasila-Islam ke dalam kurikulum ekonomi secara lebih luas, sehingga pemahaman mengenai sistem ekonomi integratif ini tidak hanya terbatas pada kalangan mahasiswa yang belajar di lembaga pendidikan Islam, tetapi menjadi bagian dari wawasan kebangsaan seluruh mahasiswa ekonomi di Indonesia, tanpa memandang latar belakang keyakinan, mengingat Pancasila sendiri merupakan dasar negara yang mengikat seluruh warga negara Indonesia apa pun agamanya.

Sinergi antara ketiga jenis lembaga pendidikan ini, jika dikelola dengan baik melalui skema kerja sama antarlembaga, pertukaran pengajar, program riset bersama, maupun forum-forum ilmiah lintas lembaga, akan menghasilkan ekosistem sumber daya manusia ekonomi yang saling melengkapi, di mana kekuatan spiritual dan kewirausahaan dari pesantren, kedalaman akademik dari perguruan tinggi Islam, dan keluasan jangkauan dari universitas nasional dapat bersinergi mewujudkan cita-cita sistem ekonomi Pancasila-Islam secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

E. Generasi Penerus sebagai Agen Transformasi Sistem Ekonomi Berkeadilan

Sub-bab penutup ini menegaskan bahwa pada akhirnya, keberhasilan seluruh gagasan yang telah dibangun sepanjang empat belas bab sebelumnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana generasi penerus bangsa mampu mengambil peran sebagai agen transformasi, bukan sekadar penerima warisan sistem yang sudah jadi tanpa daya kritis untuk terus menyempurnakannya.

Generasi penerus perlu dibekali bukan hanya dengan pengetahuan teoretis mengenai sistem ekonomi Pancasila-Islam, tetapi juga dengan keterampilan praktis dan keberanian untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai peran yang akan mereka jalani kelak. Sebagai pengusaha, mereka diharapkan menjalankan usahanya dengan prinsip kejujuran dan orientasi keberkahan, bukan semata mengejar keuntungan maksimal tanpa mempedulikan cara memperolehnya. Sebagai pegawai negeri atau pembuat kebijakan, mereka diharapkan mampu merumuskan regulasi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebagai akademisi, mereka diharapkan terus mengembangkan riset dan pemikiran ekonomi integratif agar sistem ini tidak stagnan, melainkan terus berkembang menjawab tantangan zaman. Sebagai anggota masyarakat biasa, mereka diharapkan mempraktikkan nilai-nilai kekeluargaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, sekecil apa pun perannya.

Peran generasi penerus sebagai agen transformasi ini juga menuntut kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk penguasaan teknologi digital yang semakin mewarnai lanskap ekonomi global, seperti kecerdasan buatan, ekonomi platform, maupun teknologi finansial, tanpa kehilangan pijakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Islam yang telah menjadi identitas bangsa. Tantangan ke depan bukanlah bagaimana menolak perkembangan teknologi tersebut, melainkan bagaimana mengarahkannya agar tetap tunduk pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama, bukan sebaliknya, di mana manusia justru diperbudak oleh logika teknologi dan algoritma yang semata berorientasi keuntungan tanpa batas.

Generasi yang mampu memadukan penguasaan teknologi dengan kedalaman nilai spiritual dan kebangsaan inilah yang diharapkan mampu membawa sistem ekonomi Pancasila-Islam dari sekadar gagasan konseptual menuju kenyataan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, dari kota besar hingga pelosok desa, dari kalangan pengusaha besar hingga pedagang kecil di pasar tradisional, sekaligus menjadi jembatan menuju visi besar yang akan dibahas pada Bab 16, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Indonesia yang maju dan berkeadaban pada tahun dua ribu empat puluh lima.