BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

 BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

Bab penutup ini merangkum seluruh perjalanan pemikiran menjadi satu visi besar yang utuh. Jika bab-bab sebelumnya membahas fondasi filosofis, sejarah, prinsip, kelembagaan, kebijakan, hingga pendidikan secara bertahap, maka bab ini berupaya merajut semuanya ke dalam satu gambaran akhir tentang ke mana arah perjalanan bangsa ini hendak dituju melalui sistem ekonomi Pancasila-Islam, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya.

A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir

Setiap sistem ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan akhir (ultimate goal) yang menjadi arah dari seluruh kebijakan dan aktivitasnya. Dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam, tujuan akhir tersebut dikenal dengan istilah falah, yaitu kondisi kesejahteraan dan kebahagiaan yang bersifat menyeluruh, mencakup kesejahteraan material di dunia sekaligus keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Falah tidak dapat direduksi hanya sebagai kemakmuran ekonomi semata, melainkan mencakup ketenangan batin, keharmonisan sosial, dan kedekatan spiritual kepada Sang Pencipta.

Sementara itu, cita-cita bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan telah dirumuskan dalam frasa yang sangat terkenal, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sebuah cita-cita yang menegaskan bahwa kemakmuran semata tidak cukup jika tidak disertai keadilan dalam pembagiannya, dan sebaliknya, keadilan yang hanya berupa slogan tanpa kemakmuran nyata pun tidak akan membawa kesejahteraan sesungguhnya bagi rakyat.

Ketika kedua konsep ini dipertemukan, tampak jelas bahwa keduanya sesungguhnya mengarah pada satu titik tujuan yang sama, yaitu kondisi kehidupan yang tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga adil dalam pembagiannya, tenteram secara sosial, dan bermakna secara spiritual. Falah menegaskan dimensi vertikal-transendental dari kesejahteraan, sementara cita-cita masyarakat adil dan makmur menegaskan dimensi horizontal-kebangsaan dari kesejahteraan tersebut. Keduanya saling mengisi, di mana kemakmuran tanpa keadilan hanya akan melahirkan kesenjangan, dan keadilan tanpa kemakmuran hanya akan melahirkan kemiskinan yang merata, sedangkan yang dicita-citakan adalah keduanya berjalan beriringan, dilandasi oleh kesadaran bahwa seluruh proses pencapaiannya harus senantiasa berada dalam koridor nilai-nilai kebenaran dan keberkahan.

Konvergensi tujuan akhir ini menjadi penegasan bahwa sistem ekonomi yang dibangun bukanlah sistem yang berorientasi jangka pendek atau sekadar mengejar angka-angka pertumbuhan semata, melainkan sistem yang memiliki visi jangka panjang tentang kualitas hidup manusia secara utuh, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai hamba yang memiliki tanggung jawab kepada Penciptanya.

B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia

Ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang bermakna kurang lebih sebagai negeri yang baik, makmur, dan diliputi ampunan Tuhan, telah lama menjadi rujukan spiritual yang menggambarkan cita-cita ideal sebuah bangsa dalam pandangan Islam. Ungkapan ini menggambarkan tiga unsur utama yang saling berkelindan, yaitu kebaikan tata kelola kehidupan bersama, kemakmuran material yang merata, dan keberkahan spiritual yang meliputi seluruh kehidupan bangsa tersebut.

Dijadikannya ungkapan ini sebagai visi peradaban bagi bangsa memiliki makna yang mendalam. Pertama, unsur kebaikan tata kelola (thayyibah) menuntut adanya pemerintahan dan sistem sosial yang bersih dari korupsi, adil dalam penegakan hukum, serta transparan dalam pengelolaan sumber daya publik. Kedua, unsur kemakmuran (dapat dimaknai dari konteks negeri yang subur dan sejahtera) menuntut adanya pertumbuhan ekonomi yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir kelompok elite. Ketiga, unsur keberkahan (rabbun ghafur) menuntut adanya keberlangsungan hidup yang diliputi ketenangan, keharmonisan, dan jauh dari bencana maupun konflik sosial yang berkepanjangan, sebagai buah dari ketaatan kolektif kepada nilai-nilai kebenaran.

Sebagai visi peradaban, gambaran ini tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang bersifat pasif atau sekadar doa tanpa usaha, melainkan sebagai target yang harus diperjuangkan secara aktif dan sistematis melalui kerja keras, tata kelola yang baik, serta konsistensi menjalankan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan bernegara. Sebuah bangsa tidak akan dapat mencapai kondisi negeri yang baik dan penuh keberkahan hanya dengan berpangku tangan, melainkan harus disertai dengan ikhtiar sungguh-sungguh dalam membangun sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkeadilan, sembari senantiasa menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta melalui ketaatan kolektif sebagai sebuah bangsa.

Visi peradaban semacam ini menempatkan pembangunan ekonomi bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri, melainkan sebagai salah satu jalan menuju tujuan yang jauh lebih besar, yaitu terciptanya sebuah peradaban yang dihormati, disegani, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam, baik bagi rakyatnya sendiri maupun bagi dunia secara lebih luas.

C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Mewujudkan visi besar tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan roadmap atau peta jalan transformasi yang jelas, terukur, dan bertahap, yang dapat dibagi ke dalam tiga horizon waktu utama.

Pada jangka pendek, yang dapat diartikan sebagai kurun waktu sekitar lima tahun ke depan, fokus transformasi diarahkan pada penguatan fondasi dasar, yaitu penyempurnaan regulasi yang masih tumpang tindih, penguatan kapasitas kelembagaan pengelola dana sosial keagamaan, peningkatan literasi masyarakat mengenai konsep ekonomi berkeadilan, serta pembenahan tata kelola berbagai lembaga terkait agar lebih transparan dan akuntabel. Pada tahap ini, prioritas utama adalah membangun kepercayaan publik terhadap sistem yang sedang dibangun, karena tanpa kepercayaan, sebaik apa pun rancangan sistem tidak akan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Pada jangka menengah, yang dapat diartikan sebagai kurun waktu sekitar sepuluh hingga lima belas tahun ke depan, fokus transformasi diarahkan pada perluasan skala dan dampak, yaitu penguatan industri berbasis nilai halal dan keadilan hingga mampu bersaing di pasar regional, pengembangan pasar keuangan yang lebih dalam dan inklusif, penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan yang lebih berkeadilan, serta pemerataan pembangunan yang tidak lagi terpusat hanya di sebagian wilayah, melainkan menjangkau seluruh penjuru negeri, termasuk daerah tertinggal dan terluar.

Pada jangka panjang, yang dapat diartikan sebagai kurun waktu dua puluh tahun ke depan atau lebih, fokus transformasi diarahkan pada pencapaian visi besar secara utuh, yaitu terbentuknya struktur ekonomi nasional yang benar-benar mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan, di mana kesenjangan sosial dapat ditekan hingga pada titik yang sangat rendah, kemiskinan struktural dapat dientaskan secara signifikan, serta bangsa ini telah benar-benar menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia yang disegani, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan spiritualitas yang menjadi jati dirinya sejak awal berdiri.

Roadmap ini tentu bersifat dinamis dan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, tantangan global yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya, serta capaian riil yang berhasil diraih pada setiap tahapannya, namun arah besarnya harus tetap konsisten dan tidak boleh berubah hanya karena pergantian kepemimpinan atau tekanan kepentingan jangka pendek tertentu.

D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendekiawan, dan Pengusaha dalam Transformasi

Transformasi sebesar ini tidak mungkin berhasil hanya mengandalkan kekuatan negara semata, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai elemen masyarakat yang masing-masing memiliki peran dan kekuatan tersendiri.

Masyarakat sipil, yang mencakup organisasi kemasyarakatan, komunitas lokal, dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, memegang peran penting sebagai penggerak perubahan dari bawah, sekaligus sebagai pengawas independen yang mengontrol jalannya kebijakan agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam program-program pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dirancang di tingkat pusat.

Ulama, sebagai pemuka agama yang memiliki otoritas moral dan spiritual di tengah masyarakat, memegang peran krusial dalam memberikan bimbingan dan tuntunan nilai, sekaligus menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang jujur dan berkeadilan. Suara ulama yang konsisten menyerukan pentingnya kejujuran dalam berusaha, larangan riba, dan kewajiban berbagi melalui zakat dan sedekah, akan memiliki daya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat, jauh melampaui daya jangkau kebijakan formal pemerintah semata.

Cendekiawan dan akademisi memegang peran penting dalam terus mengembangkan kajian ilmiah, riset, dan pemikiran kritis yang menjadi landasan bagi penyempurnaan sistem ekonomi ini dari waktu ke waktu, sekaligus berperan sebagai jembatan antara gagasan konseptual dengan kebutuhan praktis di lapangan, melalui berbagai kajian, publikasi, maupun keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan.

Pengusaha, baik yang berskala besar maupun kecil, memegang peran sebagai pelaku utama yang menggerakkan roda perekonomian secara nyata, sehingga keterlibatan mereka dalam menjalankan prinsip-prinsip usaha yang jujur, adil, dan berorientasi kemaslahatan bersama menjadi penentu langsung keberhasilan transformasi ekonomi di lapangan. Pengusaha yang menyadari tanggung jawab sosialnya, tidak semata mengejar keuntungan pribadi, akan menjadi motor penggerak yang sangat berarti bagi terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih berkeadilan bagi semua pihak.

Kolaborasi keempat elemen ini, jika dapat dijalin secara harmonis dan saling melengkapi, akan menciptakan kekuatan kolektif yang jauh lebih besar dibandingkan jika masing-masing bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi, sehingga transformasi menuju sistem ekonomi yang dicita-citakan dapat berjalan lebih cepat, lebih kokoh, dan lebih berkelanjutan.

E. Indonesia 2045: Arsitektur Ekonomi Integratif menuju Negara Maju Berkeadaban

Sub-bab penutup dari keseluruhan buku ini mengarahkan pandangan pada momentum penting satu abad kemerdekaan Indonesia pada tahun dua ribu empat puluh lima, sebuah titik waktu yang telah lama dijadikan tonggak simbolis bagi cita-cita besar bangsa untuk menjelma menjadi negara maju.

Namun demikian, kemajuan yang dicita-citakan dalam kerangka pemikiran ini bukanlah kemajuan yang semata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita belaka, melainkan kemajuan yang berkeadaban, yaitu kemajuan yang tetap berpijak pada nilai-nilai luhur kemanusiaan, keadilan sosial, dan spiritualitas yang menjadi jati diri bangsa ini sejak awal berdirinya. Sebuah bangsa dapat saja mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun jika di saat yang sama kesenjangan sosial semakin melebar, nilai-nilai kejujuran semakin terkikis, dan solidaritas sosial semakin memudar, maka kemajuan tersebut tidak dapat disebut sebagai kemajuan yang sesungguhnya, melainkan sekadar pertumbuhan semu yang rapuh fondasinya.

Arsitektur ekonomi integratif yang dicita-citakan menuju tahun tersebut mencakup beberapa pilar utama yang saling menopang. Pilar pertama adalah kemandirian, yaitu sebuah bangsa yang tidak lagi terlalu bergantung pada utang luar negeri berbunga maupun impor kebutuhan pokok, melainkan mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dari kekuatan produksi dalam negeri sendiri. Pilar kedua adalah keadilan, yaitu sebuah struktur ekonomi yang mampu memastikan hasil-hasil pembangunan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang wilayah, suku, maupun golongan ekonomi. Pilar ketiga adalah keberlanjutan, yaitu sebuah model pembangunan yang tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang demi kepentingan jangka pendek generasi saat ini, baik dari sisi kelestarian lingkungan maupun keberlanjutan fiskal negara. Pilar keempat adalah spiritualitas, yaitu sebuah kehidupan berbangsa yang senantiasa menjaga keseimbangan antara pengejaran kemajuan duniawi dengan ketaatan pada nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari keyakinan agama masing-masing warganya, dalam bingkai kebersamaan sebagai satu bangsa.

Keempat pilar ini, jika dapat diwujudkan secara utuh dan berkesinambungan, akan mengantarkan bangsa ini pada sebuah momentum bersejarah, di mana Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk besar atau kekayaan sumber daya alam yang melimpah, melainkan sebagai sebuah bangsa yang telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kemajuan ekonomi dan keluhuran nilai spiritual-kebangsaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dua hal yang dapat berjalan seiring, saling menguatkan, dan saling menyempurnakan satu sama lain.

Pada akhirnya, cita-cita besar inilah yang menjadi penutup sekaligus muara dari seluruh gagasan yang telah dibangun sepanjang buku ini, sebuah harapan bahwa suatu hari kelak, bangsa ini benar-benar dapat berdiri tegak sebagai negeri yang adil, makmur, mandiri, dan penuh keberkahan, sebagaimana yang telah lama dicita-citakan oleh para pendiri bangsa maupun oleh setiap generasi yang datang setelahnya.