BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

 BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

Bab ini menelusuri akar historis sistem ekonomi Indonesia, menunjukkan bagaimana nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Nusantara telah lama berinteraksi jauh sebelum Pancasila dirumuskan secara formal, sehingga sintesis Ekonomi Pancasila-Islam bukanlah konstruksi artifisial, melainkan kelanjutan dari perjalanan peradaban yang panjang.

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem ekonomi tradisional yang berlandaskan adat dan kosmologi lokal seperti sistem subak di Bali (pengelolaan irigasi kolektif), sistem marga di Sumatra, atau nagari di Minangkabau. Ciri utamanya adalah kepemilikan komunal atas tanah dan sumber daya, mekanisme redistribusi melalui upacara adat, serta prinsip keseimbangan dengan alam.

Ketika Islam masuk melalui jalur perdagangan (abad ke-7 hingga ke-13), terjadi proses akulturasi yang unik: nilai-nilai syariah tentang kepemilikan, zakat, dan larangan riba tidak menghapus tradisi adat, melainkan berdialog dan berasimilasi dengannya. Kerajaan-kerajaan seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, dan Banten menjadi pusat perdagangan yang mengintegrasikan hukum dagang Islam (fiqh muamalah) dengan hukum adat setempat. Fenomena ini melahirkan prinsip yang kemudian dikenal sebagai "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah) di Minangkabau sebuah rumusan yang menunjukkan bahwa hukum ekonomi adat dan hukum ekonomi Islam saling menopang, bukan saling meniadakan.

Titik temu ini penting sebagai fondasi historis: prinsip kekeluargaan dalam Pancasila (yang kelak menjadi dasar Pasal 33 UUD 1945) sesungguhnya berakar dari pola ekonomi komunal-religius yang sudah berabad-abad dipraktikkan di Nusantara.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Gotong royong adalah salah satu nilai inti yang oleh Soekarno disebut sebagai "gotong royong itulah Pancasila" — inti dari sila-sila lainnya. Secara ekonomi, gotong royong terwujud dalam praktik seperti sambatan (Jawa), mapalus (Minahasa), atau julo-julo (Minangkabau)—bentuk kerja sama dan tabungan kolektif berbasis kepercayaan komunitas.

Konsep ini memiliki paralel yang sangat kuat dengan ta'awun dalam Islam, yang berlandaskan firman dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ta'awun dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui instrumen seperti qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga), takaful (asuransi berbasis saling menanggung), dan syirkah ta'awuniyah (kerja sama usaha berbasis solidaritas).

Pertemuan antara gotong royong dan ta'awun inilah yang secara historis melahirkan lembaga-lembaga ekonomi rakyat khas Indonesia seperti lumbung desa, koperasi simpan pinjam berbasis pesantren, dan kelak Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Keduanya sama-sama menolak individualisme ekstrem ala kapitalisme liberal, namun juga tidak meniadakan hak kepemilikan pribadi seperti dalam sosialisme-komunisme; keduanya menempatkan solidaritas sosial sebagai jalan tengah yang berlandaskan nilai spiritual, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi material.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode kebangkitan nasional (1908–1945) menjadi masa krusial di mana kesadaran ekonomi rakyat mulai berpadu dengan semangat kebangsaan. Penjajahan kolonial Belanda menciptakan struktur ekonomi ekstraktif yang eksploitatif terhadap pribumi—melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel), monopoli dagang VOC, dan diskriminasi hukum dagang yang menomorduakan pengusaha pribumi dan muslim dibanding pengusaha Eropa dan Tionghoa.

Dalam konteks inilah lahir gerakan-gerakan ekonomi berbasis Islam sebagai bentuk perlawanan sekaligus pemberdayaan, seperti Sarekat Dagang Islam (1905) yang didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta. Organisasi ini pada mulanya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi pedagang batik pribumi-muslim dari dominasi pedagang Tionghoa, namun kemudian berkembang menjadi gerakan sosial-politik yang lebih luas (Sarekat Islam) yang turut menyuarakan keadilan ekonomi bagi rakyat jelata.

Warisan penting dari periode ini adalah kesadaran bahwa perjuangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kebangsaan dan nilai keagamaan sebuah benang merah yang kelak tercermin dalam rumusan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri bangsa, banyak di antaranya adalah tokoh dengan latar belakang keislaman kuat seperti Mohammad Hatta yang dikenal sebagai "Bapak Koperasi Indonesia".

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan nasional bukan semata gerakan politik untuk merebut kemerdekaan, tetapi juga dapat dibaca sebagai refleksi nilai tauhid dalam pengertian yang lebih luas: kesadaran akan persamaan derajat manusia di hadapan Tuhan (tauhid uluhiyyah) yang berkonsekuensi pada penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi manusia atas manusia termasuk eksploitasi ekonomi kolonial.

Tokoh-tokoh pergerakan seperti KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah, 1912) dan KH. Hasyim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama, 1926) menekankan pentingnya kemandirian ekonomi umat sebagai bagian dari dakwah dan perjuangan bangsa. Semangat ini sejalan dengan gagasan kebersamaan yang kelak dirumuskan Mohammad Hatta dalam konsep ekonomi kerakyatan berbasis koperasi suatu sintesis antara nilai kolektivisme religius Islam dan cita-cita kebangsaan Indonesia yang majemuk.

Dengan demikian, kebangkitan nasional menjadi titik pertemuan historis antara nilai teologis (tauhid, yang menolak penghambaan manusia atas manusia) dan nilai sosiologis (kebersamaan/gotong royong), yang keduanya menjadi fondasi bagi pembentukan sistem ekonomi nasional pasca-kemerdekaan.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Ketiga organisasi ini memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia:

Sarekat Dagang Islam (1905), sebagaimana disinggung di atas, adalah organisasi ekonomi Islam modern pertama di Indonesia yang secara eksplisit memperjuangkan kepentingan ekonomi pedagang pribumi-muslim. Ia menjadi cikal bakal kesadaran berorganisasi secara ekonomi berbasis identitas keislaman dan kebangsaan sekaligus.

Muhammadiyah (1912), melalui gerakan tajdid (pembaruan) dan filantropi Islam modern, mengembangkan lembaga-lembaga amal usaha yang mengelola zakat, infaq, dan wakaf secara terorganisasi dan profesional untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat suatu model pengelolaan dana sosial Islam yang modern dan menjadi cikal bakal lembaga filantropi Islam kontemporer di Indonesia.

Nahdlatul Ulama (1926), dengan basis pesantren dan kultur ekonomi rakyat pedesaan, mengembangkan tradisi ekonomi berbasis komunitas santri, seperti koperasi pesantren dan jaringan usaha kecil-menengah berbasis kekerabatan kiai-santri. NU juga mendirikan Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Saudagar, 1918) sebagai organisasi ekonomi cikal bakal berdirinya NU, yang berfokus pada penguatan ekonomi pedagang muslim.

Ketiga organisasi ini secara bersama-sama meletakkan fondasi bagi apa yang kelak disebut sebagai ekonomi kerakyatan sebuah model ekonomi yang menempatkan rakyat kecil, koperasi, dan usaha berbasis komunitas sebagai soko guru, sekaligus menyisipkan nilai-nilai keislaman seperti keadilan distribusi (zakat, wakaf) dan solidaritas (ta'awun) ke dalam wacana kebangsaan yang lebih luas. Warisan inilah yang kelak menjadi salah satu argumen historis-empiris bahwa sintesis Ekonomi Pancasila-Islam bukan konstruksi teoretis yang dipaksakan, melainkan kelanjutan alami dari praktik dan perjuangan ekonomi bangsa Indonesia sejak awal abad ke-20.