BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

Bab ini menegaskan status epistemologis Ekonomi Pancasila-Islam sebagai entitas yang berdiri sendiri (sui generis) bukan sekadar hibrida eklektik dari kapitalisme dan sosialisme, dan bukan pula sekadar "Ekonomi Islam versi Indonesia". Bab ini merumuskan orisinalitas, struktur kepemilikan, dan ciri-ciri khas yang membedakannya dari sistem-sistem ekonomi dunia lainnya.

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

Kesalahpahaman yang paling sering muncul terhadap sistem ekonomi non-kapitalis-non-sosialis adalah menempatkannya sebagai "jalan tengah" dalam pengertian sekadar rata-rata atau kompromi eklektik mengambil sedikit dari kapitalisme (pasar) dan sedikit dari sosialisme (peran negara), lalu dicampur begitu saja. Pemahaman semacam ini keliru dan justru merendahkan orisinalitas Ekonomi Pancasila-Islam.

Ekonomi Pancasila-Islam bukan jalan tengah dalam pengertian "separuh kapitalis, separuh sosialis", melainkan sistem yang berangkat dari fondasi ontologis dan aksiologis yang sama sekali berbeda dari kedua sistem tersebut. Kapitalisme berangkat dari asumsi manusia sebagai homo economicus yang rasional-egois; sosialisme berangkat dari asumsi determinisme historis-materialis dan konflik kelas. Sementara itu, Ekonomi Pancasila-Islam berangkat dari asumsi manusia sebagai makhluk ber-Tuhan sekaligus makhluk sosial(khalifah yang berketuhanan dan warga negara yang berkeadaban), yang aktivitas ekonominya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral-spiritual dan solidaritas sosial sekaligus.

Dengan demikian, ketika sistem ini tampak memiliki unsur pasar (seperti kapitalisme) sekaligus unsur peran negara yang kuat (seperti sosialisme), itu bukan karena ia "mencampur" keduanya, melainkan karena pasar dan negara sama-sama ditempatkan sebagai instrumen bukan tujuan untuk mencapai keadilan dan falah, sesuatu yang secara fundamental berbeda dari logika internal kapitalisme maupun sosialisme itu sendiri.

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

Orisinalitas Ekonomi Pancasila-Islam dapat dijelaskan melalui tiga lapis yang saling menopang:

Lapis pertama: akar lokal. Sebagaimana dibahas pada Bab 3, sistem ini berakar dari tradisi ekonomi Nusantara gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal yang telah lama berdialog dengan nilai Islam jauh sebelum Indonesia merdeka. Akar ini memberikan sistem ini konteks sosiologis yang otentik, bukan sekadar impor konsep dari luar.

Lapis kedua: nilai universal Islam. Tauhid, keadilan (adl), ihsan, dan larangan eksploitasi (riba, gharar, ihtikar) merupakan nilai-nilai yang bersifat universal-transenden, berlaku bagi seluruh umat manusia lintas ruang dan waktu, tidak terbatas pada konteks Indonesia semata. Nilai-nilai ini memberi sistem ini kekokohan aksiologis yang melampaui sekadar konsensus politik nasional yang bisa berubah-ubah.

Lapis ketiga: konteks global kontemporer. Sistem ini juga merespons tantangan ekonomi global masa kini krisis finansial berulang akibat sistem riba dan spekulasi, ketimpangan global yang meningkat, krisis iklim, dan pencarian model pembangunan berkelanjutan (SDGs) sehingga tidak bersifat anakronistik atau nostalgia belaka, melainkan relevan sebagai tawaran solutif bagi persoalan ekonomi dunia kontemporer.

Perpaduan ketiga lapis ini lokal, universal, dan global itulah yang menjadikan Ekonomi Pancasila-Islam layak diklaim sebagai sistem yang orisinal: berakar kuat namun tidak isolatif, berlandaskan nilai transenden namun tetap kontekstual dengan realitas kebangsaan Indonesia yang plural.

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi

Salah satu elemen paling penting dalam sistem ekonomi apa pun adalah struktur kepemilikan (property rights). Ekonomi Pancasila-Islam merumuskan struktur kepemilikan bertingkat yang mengintegrasikan tiga jenis kepemilikan sekaligus:

1. Kepemilikan Individu (al-milkiyyah al-fardiyyah)

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi sebagai fitrah manusia dan hak yang dilindungi syariah (bagian dari hifz al-mal), namun kepemilikan ini bersifat relatif dan bersyarat manusia hanyalah pemegang amanah (mustakhlaf) atas harta yang pada hakikatnya adalah milik mutlak Allah. Dalam Pancasila, hak milik pribadi juga diakui (sejalan dengan HAM dalam UUD 1945), namun tetap tunduk pada fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi agraria dan sumber daya alam.

2. Kepemilikan Kolektif/Kooperatif (al-milkiyyah al-jama'iyyah)

Diwujudkan melalui koperasi, syirkah, dan lembaga sosial-ekonomi berbasis komunitas (seperti wakaf dan BMT), kepemilikan jenis ini menempatkan kelompok/komunitas sebagai pemegang hak bersama atas aset produktif, sejalan dengan asas kekeluargaan Pasal 33 UUD 1945.

**3. Kepemilikan Negara (al-milkiyyah al-'ammah/publik)

Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (air, energi, sumber daya alam strategis) dikuasai negara untuk kepentingan rakyat, sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Dalam fiqh siyasah iqtishadiyah, konsep ini paralel dengan al-milkiyyah al-'ammah yang mencakup sumber daya alam yang bersifat hima (kawasan/sumber daya yang tidak boleh dimonopoli individu) dan dikelola oleh bait al-mal (otoritas keuangan negara) untuk kemaslahatan umum.

Bingkai Amanah Ilahi menjadi kata kunci yang menyatukan ketiga tipe kepemilikan ini: apa pun bentuk kepemilikannya individu, kolektif, maupun negara semuanya pada hakikatnya tunduk pada prinsip bahwa kepemilikan bukanlah hak mutlak tanpa batas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara konstitusional (kepada negara dan rakyat) maupun secara teologis (kepada Allah SWT).

D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Sistem Integratif

Jika kelima paradigma ini dibandingkan berdasarkan unsur-unsur pokok yang telah dibahas pada Bab 4, akan tampak pola berikut.

Dari segi basis filosofis, kapitalisme bertumpu pada individualisme-liberalisme, sosialisme pada kolektivisme-materialisme, Ekonomi Islam pada tauhid dan syariah, Ekonomi Pancasila pada lima sila secara integral, sementara Sistem Integratif menyatukan tauhid dan Pancasila sebagai satu fondasi bersama.

Dari segi aktor sentral yang digerakkan sistem, kapitalisme menempatkan individu dan pasar sebagai pusat, sosialisme menempatkan negara, Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah, Ekonomi Pancasila menempatkan rakyat bersama negara, sedangkan Sistem Integratif menempatkan manusia yang sekaligus ber-Tuhan dan bernegara sebagai aktor sentralnya.

Dari segi struktur kepemilikan, kapitalisme menganut kepemilikan pribadi yang bersifat absolut, sosialisme menganut kepemilikan negara/kolektif, Ekonomi Islam menganut kepemilikan bertingkat antara Allah dan manusia, Ekonomi Pancasila menganut kepemilikan campuran antara individu, koperasi, dan negara, sementara Sistem Integratif menggabungkan keduanya menjadi kepemilikan bertingkat sekaligus campuran dalam bingkai amanah.

Dari segi mekanisme alokasi sumber daya, kapitalisme mengandalkan pasar bebas, sosialisme mengandalkan komando terpusat, Ekonomi Islam mengandalkan pasar yang diikat etika syariah dan diawasi hisbah, Ekonomi Pancasila mengandalkan demokrasi ekonomi, sedangkan Sistem Integratif menggabungkan pasar, etika, dan demokrasi ekonomi sekaligus.

Dari segi peran negara, kapitalisme menghendaki peran negara yang minimal, sosialisme menghendaki peran negara yang dominan-total, Ekonomi Islam menempatkan negara sebagai pengawas (hisbah) sekaligus penyedia kebutuhan pokok, Ekonomi Pancasila menempatkan negara sebagai regulator sekaligus pelaku usaha, sementara Sistem Integratif memosisikan negara sebagai regulator yang berkeadilan.

Dari segi tujuan akhir, kapitalisme mengejar efisiensi dan akumulasi kekayaan, sosialisme mengejar kesetaraan hasil, Ekonomi Islam mengejar falah, Ekonomi Pancasila mengejar keadilan sosial, sedangkan Sistem Integratif menyatukan falah dan keadilan sosial sebagai satu tujuan yang tak terpisahkan.

Dari segi sikap terhadap riba/bunga, kapitalisme menerima bunga sebagai sesuatu yang diperlukan, sosialisme menghapuskannya bersama penghapusan kepemilikan pribadi, Ekonomi Islam melarangnya secara mutlak, Ekonomi Pancasila tidak mengaturnya secara eksplisit, sementara Sistem Integratif mengambil sikap tegas melarang riba mengikuti prinsip Islam.

Dari segi instrumen redistribusi, kapitalisme mengandalkan amal sukarela dan pajak minim, sosialisme mengandalkan nasionalisasi total, Ekonomi Islam mengandalkan zakat dan wakaf yang bersifat wajib maupun sukarela, Ekonomi Pancasila mengandalkan pajak dan subsidi negara, sedangkan Sistem Integratif menggabungkan zakat, wakaf, pajak, dan subsidi sekaligus sebagai satu ekosistem redistribusi yang saling melengkapi.

Perbandingan ini menegaskan bahwa Sistem Integratif tidak sekadar mengambil "rata-rata" dari keempat sistem lainnya, melainkan mensintesiskan unsur-unsur dari Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila yang memang sudah saling berkorespondensi secara struktural, sembari secara tegas menolak elemen-elemen kunci kapitalisme (riba, individualisme ekstrem) dan sosialisme (negara totaliter, penghapusan kepemilikan pribadi).

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Matriks Sintesis

Sebagai penutup bab ini, berikut adalah ciri-ciri khas yang membedakan Sistem Ekonomi Pancasila-Islam dari sistem manapun:

1. Teosentris namun Inklusif 

berlandaskan Ketuhanan (tauhid dalam Islam, Sila Pertama dalam Pancasila), namun tetap mengakomodasi pluralitas keyakinan warga negara Indonesia yang majemuk.

2. Kepemilikan Bertingkat dalam Bingkai Amanah

mengakui kepemilikan individu, kolektif, dan negara sekaligus, namun menempatkan ketiganya dalam kerangka pertanggungjawaban moral, bukan hak mutlak tanpa batas.

3. Pasar yang Diikat Etika, Bukan Pasar Bebas Murni 

mekanisme harga dan persaingan tetap berjalan, namun dibatasi larangan tegas (riba, gharar, ihtikar, monopoli) dan diawasi lembaga hisbah/regulator negara.

4. Redistribusi Terlembagakan, Bukan Sekadar Karitatif 

zakat, wakaf, pajak, dan subsidi negara bekerja secara sistemik dan wajib (bukan hanya mengandalkan kedermawanan sukarela semata).

5. Orientasi Falah-Kesejahteraan Holistik

keberhasilan ekonomi diukur melampaui PDB, mencakup dimensi spiritual, keluarga, dan ekologis, bukan semata pertumbuhan material.

6. Kelembagaan Kekeluargaan sebagai Soko Guru

 koperasi dan lembaga ekonomi berbasis solidaritas (BMT, syirkah) menjadi pilar utama, sejajar dengan BUMN dan usaha swasta, bukan sekadar pelengkap.

7. Keberlanjutan Antar-Generasi  

tanggung jawab kekhalifahan ekologis dan amanat konstitusi "berwawasan lingkungan" menjadi bagian integral, bukan pertimbangan tambahan.

Ketujuh ciri inilah yang menjadikan Ekonomi Pancasila-Islam layak berdiri sebagai sistem otentik keempat di samping kapitalisme, sosialisme, dan varian-varian ekonomi campuran lainnya di dunia sebuah tawaran yang lahir dari pertemuan wahyu ilahi yang universal dan kearifan kebangsaan Indonesia yang partikular.